Korupsi.id || Majalengka. Rapat koordinasi Gabungan Badan Sosial (GABSi) yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majalengka bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Umar Ma’ruf, berakhir dengan kekecewaan. Rapat yang dihadiri oleh segenap elemen dan Komisi III DPRD tersebut dinilai tidak mencapai hasil yang diharapkan akibat tindakan Umar yang dinilai tidak profesional.
Kekecewaan tersebut diungkapkan oleh perwakilan DPRD Kabupaten Majalengka dari Komisi III, H. Agustinus Subagja, saat ditemui di kediamannya pada Selasa, 4 Februari 2025. Agus, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa Umar Ma’ruf tiba-tiba meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan yang jelas, sehingga rapat terpaksa dibubarkan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Dinas Pendidikan.
“Ditengah acara, Umar selaku Kepala Dinas Pendidikan tiba-tiba mengajukan permohonan izin untuk meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan yang signifikan. Hal ini membuat rapat berakhir tanpa kesimpulan dan tanpa pertanggungjawaban dari beliau sebagai pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,” ungkap Agus, yang dikenal sebagai anggota dewan yang kritis.
Agus menambahkan bahwa tindakan Umar tersebut dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat tinggi, apalagi dalam forum resmi yang melibatkan banyak pihak. Menurutnya, hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen dan profesionalisme Umar dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Di akhir pernyataannya, Agus berharap agar Bupati Majalengka terpilih ke depan dapat menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi dalam menentukan sosok yang tepat untuk memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. “Saya sampaikan, ini menjadi sebuah PR (Pekerjaan Rumah) untuk Bupati terpilih dalam menentukan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka ke depan,” tegas Agus.
Kejadian ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan stakeholder pendidikan di Majalengka. Apakah tindakan Umar Ma’ruf tersebut merupakan bentuk ketidaksiapan dalam menghadapi forum resmi, atau ada alasan lain yang belum terungkap? Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pejabat publik dapat bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Umar Ma’ruf atau pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terkait kejadian tersebut. Masyarakat pun menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masalah ini.
