Korupsi.id || Subang – Penyaluran dana stimulan pemberdayaan ekonomi masyarakat tingkat Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Subang kembali menjadi sorotan publik. Program yang dikenal ambisius ini bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) melalui Badan Kredit Usaha Daerah (BKUD) dan telah digulirkan sejak tahun 2019 hingga 2023.
Desa Cupunagara sendiri mendapatkan dana stimulan tersebut dari tahun 2019-2023 sebanyak 31 RT sebesar RP. 310.000.000, implementasi program tersebut di Desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak justru menimbulkan tanda tanya. Dari hasil penelusuran sejumlah awak media yang turun langsung ke lapangan, ditemukan indikasi bahwa dana stimulan yang semestinya digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat RT, diduga tidak dialokasikan secara tepat dan transparan.
Sekretaris Desa Cupunagara, saat dimintai keterangan, hanya dapat menjelaskan pengalokasian dana untuk periode 2019 hingga 2021. Sementara itu, untuk tahun 2022 dan 2023, yang seharusnya direalisasikan ke 6 RT, pihak desa justru mengakui hanya menyalurkan kepada 3 RT saja.
Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan dugaan adanya penyimpangan atau setidaknya lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Padahal, dana stimulan ini dirancang sebagai sarana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara langsung melalui struktur paling dasar, yakni RT.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Cupunagara belum memberikan klarifikasi lanjutan ataupun bukti tertulis yang menjelaskan detail penggunaan dana pada dua tahun terakhir tersebut. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran publik akan efektivitas serta transparansi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di desa tersebut.
Program BKK–BKUD sejatinya merupakan inovasi yang belum banyak dijalankan oleh daerah lain di Jawa Barat. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat dan keterbukaan dalam pengelolaan, program ini berisiko besar melenceng dari tujuan awalnya dan justru menjadi ladang penyimpangan.
