Korupsi.id || Subang – Realisasi Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 di Desa Cipancar, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, menjadi sorotan publik dan aktivis sosial. Dua program besar yang menyedot anggaran ratusan juta rupiah, yakni pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan Lumbung Pangan Desa, dikhawatirkan tidak berjalan efektif dan hanya menjadi proyek di atas kertas.
Berdasarkan data yang beredar, Pemerintah Desa Cipancar mengalokasikan dana Rp230 juta untuk persiapan dan pembentukan awal BUMDes serta Rp243,27 juta untuk pembangunan lumbung desa (penguatan ketahanan pangan). Total anggaran kedua kegiatan tersebut mencapai Rp473,27 juta, atau hampir setengah miliar rupiah.
Sejumlah pemerhati desa menilai anggaran Rp230 juta hanya untuk tahap persiapan BUMDes terlalu besar dan tidak wajar. Normalnya, tahap awal pembentukan cukup mencakup biaya administrasi, sosialisasi, dan penyusunan AD/ART.
“Anggaran sebesar itu seharusnya sudah bisa menjadi modal usaha BUMDes, bukan hanya untuk persiapan,” ujar salah satu aktivis Subang.
Kekhawatiran juga muncul terhadap proyek pembangunan lumbung desa senilai Rp243 juta. Warga menuntut agar proyek ini benar-benar menghasilkan bangunan fisik yang layak dan berfungsi optimal untuk penyimpanan cadangan pangan desa.
Kritik semakin tajam lantaran Desa Cipancar sebelumnya pernah terseret dugaan penyalahgunaan APBDes pada tahun anggaran sebelumnya, termasuk penggunaan lahan PTPN yang didanai dari Dana Desa.
Masyarakat kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Negeri Subang, Polres Subang, dan Inspektorat Kabupaten Subang untuk segera melakukan audit serta pemeriksaan mendalam terhadap penggunaan anggaran tersebut. Kepala Desa Cipancar juga diminta memberikan laporan pertanggungjawaban yang transparan kepada publik.
Upaya media untuk mengonfirmasi Kepala Desa Cipancar, Hj. Lilis Agustini, belum membuahkan hasil. Nomor yang dihubungi tidak aktif, dan saat didatangi ke kantor desa, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Sekretaris Desa, Ade, juga belum memberikan tanggapan.
Korupsi.id akan terus memantau perkembangan realisasi dana desa di Cipancar demi transparansi dan akuntabilitas publik.
