JAKARTA – Integritas bukan hanya soal menjalankan prosedur dan sistem, tetapi kesadaran yang tertanam sebagai sikap hidup untuk memberi arti bagi bangsa dan negara. Dalam semangat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bootcamp Antikorupsi Nasional: Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2025 bertajuk “Inspirasi Generasi!”, yang menghadirkan 51 pemuda dari 21 provinsi sebagai aktor kunci pencegahan korupsi.
Bootcamp yang digagas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK ini, menjadi ajang pembekalan dasar integritas, pelatihan kepemimpinan, komunikasi publik, hingga keterampilan menyusun laporan pengaduan masyarakat yang berkualitas. Peserta diajak merancang rencana aksi, seperti membentuk komunitas antikorupsi, menginisiasi edukasi publik, hingga memanfaatkan teknologi digital guna mendorong transparansi.
“Generasi muda harus menjadikan sejarah bangsa sebagai pelajaran untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Dengan persatuan dan integritas, kita bisa mewujudkan peradaban unggul,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, saat membuka kegiatan SINTESIS di Gedung Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
Lebih lanjut, Setyo menjelaskan agenda yang digagas Direktorat Permas menjadi upaya memperkuat pemahaman pemuda mengenai tindak pidana korupsi. Hal ini agar peserta mampu menyusun serta menyampaikan laporan pengaduan masyarakat secara berkualitas, sekaligus menularkan pengetahuan yang didapat ke komunitas masing-masing.
Inovasi Antikorupsi Lintas Generasi
KPK berharap 51 perwakilan pemuda dari 21 provinsi yang berhasil lolos dari 2.227 peserta dalam program ‘Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi’ ini, dapat semakin memahami pentingnya integritas dalam kehidupan publik maupun sosial. Selain itu, mengasah keterampilan praktis agar mampu menjadi agen perubahan yang mendorong nilai antikorupsi hingga ke masyarakat.
“Pembekalan dasar integritas selama empat hari 9–12 September 2025 di Kabupaten Bogor, perlu dimaknai serius sebagai upaya jangka panjang berkelanjutan dalam pencegahan korupsi. Selain itu, mengurangi sikap permisif terhadap praktik korupsi serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan melalui sinergi pemuda dengan pemerintah daerah dan lembaga antikorupsi,” jelas Setyo.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan pentingnya membangun kebiasaan berintegritas sejak dini. Menurutnya, integritas bukan sekadar konsep, melainkan sikap yang harus diterapkan dalam keseharian, kemudian diperluas menjadi gerakan kolektif di masyarakat.
Lebih lanjut, Wawan menyebut SINTESIS 2025 bukan sekadar seremonial, melainkan memperluas pemahaman mengenai integritas, etika publik, dan antikorupsi. Selain itu, melatih keterampilan kepemimpinan hingga komunikasi publik, membangun jaringan pemuda berintegritas di berbagai daerah, hingga mendorong lahirnya komunitas masyarakat yang berfokus pada penguatan integritas.
“Peserta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman sebagai agen perubahan, serta siap mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi di lingkungannya guna membangun budaya antikorupsi di generasi muda dan masyarakat. Dengan demikian KPK mendorong peserta untuk saling terhubung dan berjejaring ,” ungkap Wawan.
Langkah Generasi Muda Rencanakan Aksi
Keterlibatan generasi muda diyakini akan semakin kuat dalam memberantas korupsi, mengingat mereka dipandang sebagai ujung tombak menuju Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, peserta diharapkan mampu menindaklanjutinya dengan aksi nyata di daerah masing-masing, diantaranya:
- Membentuk komunitas atau kelompok antikorupsi di daerah asal generasi muda
- Menginisiasi program edukasi antikorupsi
- Melakukan pengawasan partisipatif
- Mengembangkan teknologi transformasi digital untuk mengedepankan transparansi
- Membangun gerakan “Zero Tolerance to Corruption”
- Menciptakan konten kreatif antikorupsi
- Memonitor dan mengevaluasi diri sendiri.
Dengan tindak lanjut ini, masih dibutuhkan aksi kolektif sebagai upaya pencegahan korupsi jangka panjang, tidak sekadar menekan korupsi saat ini, tapi guna mengubah stigma di masyarakat. Langkah bersama ini dapat menjadi pola yang diadopsi sekaligus memperkaya rencana aksi ke depan, sehingga pemberantasan korupsi memiliki arah berkelanjutan dan berdampak nyata.
Dalam kesempatan sebelumnya, Principal Advisor at Corruption Prevention in the Forestry Sector (CPFS) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Francisca Silalahi, menyampaikan lembaganya telah mendampingi KPK selama 16 tahun dalam memperkuat pencegahan korupsi di Indonesia, termasuk melalui kegiatan ini yang mendorong peran masyarakat sipil agar terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Setiap peserta berpeluang besar berperan kolektif dalam memberantas korupsi. Peserta diharapkan mampu memantik pemuda melalui pendidikan dan pemahaman mengenai arti nilai-nilai integritas yang sesungguhnya, agar generasi penerus bangsa terhindar dari perilaku korupsi,” ungkap Francisca.
Terlebih di tengah pesatnya era digital, lanjut Francisca, kolaborasi KPK dan GIZ dinilai bukan sekadar saluran baru guna mendorong aksi kolektif, melainkan wadah kolaborasi dengan berbagai agen antikorupsi, termasuk kalangan muda sekaligus membuka ruang inovasi lintas generasi melalui pendidikan dan teknologi untuk menumbuhkan budaya integritas secara berkelanjutan. kpk.go.id
